Proses terjadinya peristiwa G.30.S/PKI

Proses terjadinya peristiwa G.30.S/PKI

Pada hari Kamis malam, tanggal 30 September 1965 PKI mulai melaksanakan gerakan perebutan dengan nama Gerakan 30 September yang kemudian dikenal dengan singkatan G.30.S/PKI. Gerakan ini telah dipersiapkan oleh PKI beberapa tahun sebelumnya. Tujuan G.30.S/PKI adalah untuk merebut kekuasaan dan akan merubah dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Cara-cara yang ditempuh antara lain mengadakan intimidasi terhadap lawan-lawan politiknya. Lawan-lawan politik praktis hampir tak berdaya, kecuali TNI Angkatan Darat, yang pimpinannya tetap dipegang oleh perwira-perwira Pancasilais.

Sebab itu para Jenderal Pancasialis ini dipandang oleh PKI sebagai musuh yang berat. Klimaks dari gerakan perebutan kekuasaan dari pemerintah yang syah ini, G.30.S/PKI mengadakan gerakan fisik/militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalyon atau Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden.

Mereka mulai bergerak dengan mengadakan penculikan dan pembunuhan pada tanggal 1 Oktober 1965 waktu dini hari. Enam orang perwira tinggi dan segenap perwira pertama Angkatan Darat diculik ditempat kediamannya masing-masing. Kemudian dibunuh secara kejam diluar batas perikemanusiaan oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani dan lain-lain ormas PKI yang telah menunggu di Lubang Buaya, sebuah desa yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama (Lanuma) Halim Perdana Kusumah, Jakarta.

Bersama-sama dengan para korban lainnya yang telah dibunuh ditempat kediaman mereka, jenasah dimasukkan ke dalam sebuah lubang sumur tua di desa tersebut. Yang menjadi korban pengkhianatan G.30.S/PKI di pusat ialah :

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani

2. Mayor Jenderal R. Soeprapto

3. Mayor Jenderal Harjono Mas Tridarmo

4. Mayor Jenderal Suwondo Parman

5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan

6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo

7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean

8. Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun

9. Ade Irma Suryani

Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Komparteman Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata, yang sebenarnya menjadi sasaran utama dari gerakan 30 S PKI berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan dan pembunuhan. Tetapi putri beliau Ade Irma Suryani Nasution tewas karena tembakan-tembakan para penculik.

Para Jenderal yang diculik dan berusaha dibunuh ini dituduh mengadakan Coup dengan pemerintah. Mereka menyebut ada "Dewan Jendral" yang akan mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno. Tetapi ternyata tuduhan ini tidak benar. Bahkan hanya untuk mengelabuhi pengkhianatan G.30.S/PKI itu sendiri.

G 30 S/PKI inilah yang sebenarnya mengadakan Coup terhadap Pemerintah yang syah. Ini terbukti setelah dapat menguasai 2 buah sarana komunikasi yang sangat vital yaitu Studio RRI Pusat Jakarta yang berada di Jl. Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang berada di Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat mengeluarkan pengumuman dan dekrit sebagai berikut :

1.Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.20 WIB kemudian diulang pada jam 08.15 WIB mengeluarkan pengumuman bahwa Gerakan mereka ditujukan kepada Jendral-jendral anggota Dewan Jendral yang akan mengadakan coup terhadap Pemerintah.

2. Pada siang hari jam 13.00 WIB disiarkan sebuah dekrit tentang pembentukan selanjutnya "Dewan Revolusi adalah sumber segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia dan kegiatan sehari-hari diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan Gerakan 30 September yang juga merupakan Ketua dan wakil-wakil Ketua Dewan Revolusi".

3. Kemudian pada pukul 14.00 pengumuman berikutnya yaitu dikeluarkannya 2 buah keputusan dewan Revolusi, yaitu :

• Pertama : Dewan Revolusi terdiri dari 45 orang. Ketuanya adalah Letnan Kolonel Soepardjo. Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sumardi dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas.
• Kedua : Pengumuman tentang penghapusan pangkat jendral dan mengenai pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata yaitu Letnan Kolonel. Mereka yang berpangkat Letnan Kolonel harus menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi. Selanjutnya baru berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Sedangkan Bintara dan Tamtama ABRI yang ikut melaksanakan Gerakan 30 September pangkatnya dinaikkan satu tingkat dan yang ikut gerakan pembersihan Dewan Jendral pangkatnya dinaikkan 2 tingkat.

Pengkhianatan G.30.S yang didalangi oleh PKI ini ternyata sudah matang dipersiapkan dan tidak hanya di Jakarta saja. Di berbagai daerah PKI dan anggota-anggota ABRI yang telah dibina melakukan perebutan kekuasaan.

Di Yogyakarta

Tanggal 1 Oktober 1965 melalui RRI Yogya diumumkan telah terbentuk dewan Revolusi daerah Yogyakarta. Ketuanya Mayor Mulyono, kepala seksi Teritorial Korem 072/Yogyakarta. Komandan Korem 072, Kolonel Katamso dan Kepala Staf Korem 072 Letnan kolonel Sugiyono, masing-masing diculik dari rumah dan markas Korem 072 pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965.

Mereka dibawa ke Markas Batalyon "L" di desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta dan selanjutnya dibunuh di sana.

Di Semarang

Kolonel Sukirman, asisten Intelejen Kodam VII/Diponegoro, setelah menguasai studio RRI Semarang mengumumkan pembentukan "Gerakan 30 September Daerah" yang dipimpinnya sendiri.

Di Wonogiri

Ibu kota sebuah Kabupaten yang terletak di sebelah selatan kota Solo ini juga dibentuk Dewan Revolusi daerah Wonogiri yang dikuasai oleh Bupati Wonogiri dengan dukungan Komandan Distrik Militer setempat.

Di Solo/Surakarta

Gerakan dilakukan oleh beberapa perwira dan anggora-anggota Brigade Infanteri VI yang melalui studio RRI Solo mengumumkan dukungan terhadap Gerakan 30 September. Kemudian walikota Solo Oetomo Ramelan, seorang tokoh PKI atas nama Front Nasional Solo menyiarkan pula dukungan terhadap gerakan 30 September.

Di tepian Bengawan Solo banyak korban-korban keganasan G.30.S/PKI. Di kota ini dahulu pada dasarnya memang merupakan basis PKI terkuat. Pengacauan, sabotase dan teror oleh massa PKI berlangsung terutama di daerah Solo, Klaten dan Boyolali. Kegiatan serupa juga dilakukan diberbagai daerah di Jawa timur dan Bali, banyak terjadi korban.

Sedang para pahlawan yang gugur, oleh pemerintah diangkat menjadi Pahlawan Revolusi dengan Surat Keputusan Presiden No.111/KOTI/1965. Jasa dan pengorbanannya diabadikan dalam Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya.